Kualifikasi Kepala Daerah

Dalam perspektif publik, berbagai indikasi yang menunjukkan kinerja pemerintahan secara umum meningkat atau menurun dapat ditanggapi lewat sejumlah perilaku. Bagi kaum cerdik pandai, capaian kinerja pemerintahan jamak dilihat dari sisi positif dan negatif. Kalau positif dianggap wajar sebab itulah fungsi dan tugas pemerintah. Mirisnya jika kinerja pemerintah mengalami degradasi pada periode tertentu. Bahkan mereka yang lantang meneriakkan perbaikan disana-sini mendapat ruang apresiasi publik dalam bentuk award di berbagai kesempatan. Bagi pegawai yang notabene adalah mesin birokrasi biasanya tak begitu acuh dengan opini yang diputuskan badan pemeriksa keuangan, apakah wajar tanpa catatan maupun disclaimer.  Mungkin yang tak wajar jika gaji dan tunjangan mereka lupa dibayar, ini baru kurang ajar.

Di tingkat lokal, implikasi dari seluruh kekurangajaran tadi jelas dibebankan kepada Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab seluruh masalah. Kalau saja kepala daerah tak memiliki kemampuan mengatur lalu lintas anggaran, pendapatan dan belanja, apalagi sibuk mengutak-atik keuntungan dari proses lelang barang dan jasa, padat dengan jadwal bolak-balik Jakarta tanpa jelas agenda yang mesti dituntaskan, maka jangan heran jika evaluasi Kemendagri dan BPK menunjukkan fakta bahwa dari 530 daerah otonom terdapat 173 kepala daerah tersangkut korupsi.  Artinya, sepertiga dari total kepala daerah di Indonesia mengidap penyakit yang menjadi musuh masyarakat, dimana 85% berkaitan dengan tender pengadaan barang dan jasa (Rep. 29 Mei 2012).

Di ranah paling bawah sebagai mayoritas lemah yang diperintah tak begitu ambil pusing seberapa besar kinerja pemerintah dalam mengatasi problem yang mereka hadapi. Cara mengukurnya sangat sederhana, cukup makan sehari tiga kali, ke sekolah dan rumah sakit gratis, keamanan terjamin serta lapangan kerja terkuak dimana-mana. Kalau itu terpenuhi maka apapun kebijakan pemerintah bukan soal yang perlu diperbincangkan apalagi sampai di demonstrasi. Ibarat sebuah iklan, apapun makanannya, Teh Sosro minumannya.

Ukuran demikian tampaknya setaraf dengan kebutuhan hidup menurut Maslow (1978), dimana kelompok menengah keatas cenderung mengejar aktualisasi dibanding pemenuhan sandang, pangan dan papan yang masih menjadi kebutuhan primer masyarakat kebanyakan.  Perbedaan kebutuhan tersebut mengakibatkan cara menilai kinerja pemerintah beragam dari sudut standar dan muatan kepentingan. Muatan politik biasanya berujung pada gonjang-ganjing kekuasaan supaya kemaslahatan dapat dinikmati banyak orang.

Muatan hukum dan ekonomi lazimnya berkisar pada aspek proporsi keadilan agar setiap orang dihargai sama dan memperoleh sedikit banyak kue ekonomi dari dampak pembangunan pemerintah. Dalam konteks itu pemerintah pusat dan daerah selayaknya membuat terobosan yang memastikan agar semua kepentingan dimaksud tersentuh sekalipun pada batas yang paling minimal sebagaimana kriteria Pareto (Pareto Criterion).

Sungguh memuaskan jika pemerintah mampu mencapai kriteria Rawls atau Kaldor-Hicks. Dalam kasus kebijakan pengalihan subsidi BBM tentu saja pemerintah menggunakan kriteria Kaldor-Hicks, dimana suatu keadaan sosial adalah lebih baik dari yang lain apabila terdapat perolehan bersih dalam efisiensi (manfaat total dikurangi biaya total) dan apabila mereka yang beruntung memberikan kompensasi kepada yang tak beruntung (memaksimalkan kesejahteraan netto).  Sayangnya, para kepala daerah terkesan kehilangan kemampuan melakukan inovasi dan kreativitas untuk mencapai kemandirian sebagaimana tujuan dan kewenangan yang diberikan sejak otonomi.  Kewenangan yang diberikan terkesan salah kaprah, maka yang tampak bukan solusi namun gesekan kepentingan. Diantara kepala daerah tadi tentu saja terdapat sosok yang memiliki kualifikasi diatas rata-rata sekalipun sisanya jauh dari harapan publik. Sama halnya dengan kualifikasi seorang guru atau dosen sebagai pengajar, mereka yang baru sebatas menyampaikan apa yang dibaca tanpa kemampuan menerjemahkan, menginterpretasi dan mengimprovisasi pada murid atau mahasiswanya kita namakan pengajar di kelas pemula. Ini bisa dinilai dari gaya lisan maupun tulisan yang mengadopsi mentah-mentah tanpa heuristikasi dari aspek historisitas, rasionalitas maupun aktualitas.

Praktisnya, semua teori, konsep, defenisi, firman dan hadits di kunyah mentah-mentah tanpa pemikiran sungguh-sungguh (ijtihad) lewat tiga aspek diatas. Bisa dibayangkan jika murid dan mahasiswa suatu ketika segera mempraktekkan demokrasi sebagai kebebasan tanpa batas, atau me-rental onta agar sampai di Masjidil Harom. Ini menyesatkan, sekaligus membunuh ilmu pengetahuan dan keluhuran agama secara evolutif. Kelas kedua jika para pengajar telah mampu menginterpretasi dan mengimprovisasikannya sesuai ruang dan waktu tanpa kehilangan orisinalitasnya. Artinya para pengajar berada pada tahapan menghubungkan makna ilmu pengetahuan terhadap realitas empirik sehingga murid atau mahasiswanya haqqul yaqin tentang konstruksi teori dan praktek yang digambarkan. Mereka paham mana alam sadar dan mana alam bawah sadar. Kelas ketiga tentu saja para pengajar yang secara mandiri telah mampu mengkonstruksi teori berdasarkan otoritas pemikirannya.  Setiap lisan dan tulisan mereka terasa berat dan berbobot, efektif, mengandung kekuatan untuk mengubah pikiran dan perasaan, berimplikasi luas dan dalam, filosofistik, serta berlaku general dalam ruang dan waktu. Pendeknya, setiap kalimat padat moral dan sarat makna. Inilah yang kita sebut sebagai guru besar secara fungsional, bukan guru besar karena kumpulan angka kredit semata.

Lalu bagaimanakah kualifikasi kepada daerah kita dewasa ini? Kualifikasi pertama adalah kepala daerah yang terperangkap pada aturan, juklak dan juknis yang dikeluarkan oleh pemerintah. Diskresi yang diberikan lewat otonomi terkesan mubazir tanpa upaya serius mengubah nasib masyarakatnya ke arah yang lebih baik.  Semua janji yang pernah ditebar sebelum dilantik seperti tersimpan rapi dalam bentuk RPJMD tanpa program dan kegiatan yang membumi.  Sepertinya kita keliru memilih pemimpin hanya karena takut dengan segala bentuk Standar Operation Prosedure sehingga mengunci kemampuan interpretasi dan improvisasi sesuai kebutuhan daerah.

Dampaknya, semua harapan tentang datangnya pendidikan gratis, kesehatan gratis, jaminan keamanan dan lapangan pekerjaan terpojok dipersimpangan jalan dalam bentuk Baliho tanpa realisasi. Saya selalu mengatakan bahwa salah satu perbedaan antara pemimpin dan bawahan adalah pemimpin memiliki sedikit keberanian dibanding bawahan. Ini sama dengan perbedaan antara laki-laki beristri satu dengan beristri lebih dari satu, yang disebut terakhir barangkali lebih berani dibanding yang pertama. Kalau kepala daerah lebih takut dari bawahannya dalam mengambil berbagai keputusan apalagi dinilai baik dan tak bertentangan, bukankah lebih tepat kalau kita menukar posisi tersebut pada bawahan yang lebih tinggi nyalinya.

Kepala Daerah kelas kedua jika ia mampu menafsirkan semua diskresi yang diberikan dalam bentuk otonomi sesuai kebutuhan daerahnya, bukan paralel dengan kebutuhan pribadi, keluarga atau anggota tim suksesnya. Kepala daerah demikian biasanya memiliki kemampuan mengkombinasikan aturan sekaligus gagasan yang muncul dibenaknya. Ia mampu menafsirkan, menginterpretasi dan mengimprovisasikannya di atas landasan yang tak saling bertabrakan.  Disini tentu saja membutuhkan kepala daerah yang memiliki sedikit pengalaman dalam birokrasi atau setidaknya didukung oleh staf ahli yang paham tentang seluk-beluk aturan dan birokrasi.

Kalau pasangan kepala daerah sama-sama minus pengalaman, tak memiliki staf ahli yang berbobot, serta segan bertanya karena merasa pernah menjadi semacam ‘orang besar’, maka lengkap sudah penderitaan rakyat yang memilihnya.  Kelas kepala daerah ketiga jika ia mampu mendesain semua visi dari harapan masyarakat kelas bawah. Visi dijadikan sebagai guiden sehingga organisasi pemda berjalan lebih cepat dan fleksibel.

Manajemen Pemda yang berjalan dengan sedikit-sedikit membuka aturan mengakibatkan organisasi mereka tak lebih dari sekedar robot di tengah sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pengambilan keputusan dalam memecahkan problem seringkali diluar jangkauan pikiran kita, semua dibangun diatas visi yang membumi, lepas dari bayang-bayang aturan yang menjadikan daerah selama ini kerdil tanpa inovasi. Bahkan aturan yang bertentangan seringkali mereka sisihkan demi mencapai visi kemaslahatan orang banyak. Dalam hal ini Kepala daerah paham betul apa kebutuhan daerah, indikasinya terlihat dari program dan kegiatan yang mendarat tepat di atas lapangan kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan para pemborong di daerah.  Kualifikasi kepala daerah demikian sulit diperoleh, namun bukan susah untuk ditemukan. Mereka yang sedikit namun eksis dapat dilihat pada contoh Kepala Daerah Bualemo, Jembrana, Tanah Datar, Solo, Sragen, Enrekang, Luwu Utara, Cimahi dan sebagainya. Cara kerja mereka persis apa yang dilakukan Dahlan Iskan atau Jusuf Kalla dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas, atau lebih cepat lebih baik.  Mereka seringkali di sebut manusia up-normal, berjalan diluar koridor namun tak menabrak koridor.

Kini, bagaimanakah kualifikasi kepala daerah kita? Agar mencapai kualifikasi terakhir, jangan-jangan kita memang butuh kepala daerah yang sedikit ‘tak waras’ untuk menyelesaikan beban pemerintahan yang berada diluar kewarasan. Barangkali ini jauh lebih baik daripada kepala daerah yang sesudah dilantik tak menampakkan aktivitas apa-apa kecuali duduk diam menikmati fasilitas pribadi, laiknya mengidap amnesia. (Hotel Red Top Jakarta, 8 Juni 2012).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>