Negara Gagal Versus Daerah Gagal

Berdasarkan survei The Fund for Peace di Washington DC tentang failed state index, Mei 2012, Indonesia sebagai salah satu negara dinilai mengarah kedalam status gagal. Yang jelas bukan gagal panen, apalagi sampai gagal ginjal. Peringkat 66 dari 177 negara menunjukkan posisi kita tak lebih baik dari sebagian negara di gurun Afrika, bahkan tak lebih baik dari negara tetangga di kawasan asia. Peringkat tersebut bagi sebagian kita termasuk pemerintah mengandung masalah, sebab variabel yang digunakan belum tentu sesuai konteks dan kebutuhan kita. Sebagai perbandingan standar miskin dua dollar perhari di Amerika mungkin saja sudah lebih dari cukup bagi rakyat Indonesia.

Pada komparasi semacam ini tentu saja kita boleh berdebat sampai pagi. Perspektif Lockean sebagaimana diketengahkan Ondo Riani (Juni, 2012) misalnya menekankan bahwa fungsi utama negara adalah penyedia jasa (pelayanan publik). Negara gagal menurutnya apabila tak kapabel dalam penegakan hukum, melindungi masyarakat, menjamin hak warga negara dan partisipasi politik, menjamin keamanan, memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal infrastruktur serta berbagai fungsi sosial. Pandangan Weberian yang cenderung otoriter meneguhkan bahwa fungsi utama negara adalah menegakkan monopoli melalui seperangkat alat kekerasan pada suatu wilayah tertentu.

Pada sisi lain, William Easterly dan Laura Fresh mengemukakan salah satu indikator kegagalan negara yaitu pembuatan berbagai kebijakan yang membingungkan. Kini bandingkan dengan variabel The Fund for Peace yang mengajukan parameter kegagalan suatu negara di tinjau dari tiga variabel yang sedikit banyak merangkum sebagian besar variabel Lockean dan Weberian yaitu sosial, politik dan militer. Aspek sosial berkaitan dengan tekanan demografis dan human flight. Aspek politik berhubungan dengan meningkatnya kriminalisasi dan legitimasi negara, pelayanan publik, pelanggaran HAM, aparat keamanan, faksionalisasi elite, serta intervensi internasional. Sedangkan aspek terakhir berkaitan dengan peranan militer dalam aktivitas bernegara.

Tekanan demografis dan human flight misalnya dapat dilihat pada seberapa jauh kemampuan negara memproteksi mobilitas warga negara khususnya kaum minoritas dalam mengartikulasikan kepentingan di tengah kerumunan mayoritas. Minoritas disini bisa dalam berbagai kepentingan, apakah menyangkut idiologi, sosial budaya, ekonomi, politik, hukum dan seterusnya.  Harus diakui bahwa dalam berbagai kasus akhir-akhir ini negara dianggap lalai melindungi kepentingan sekelompok minoritas dalam mempertahankan hak asasi berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Paradoksnya, secara konstitusional negara tidak saja berkewajiban melindungi kebebasan beragama, sekaligus memiliki domain kuat dalam membatasi jumlah agama. Disinilah masalahnya, negara dilema menghadapi kekuasaan yang diberikan konstitusi. Disatu sisi pemberian keleluasaan pada masyarakat mengakibatkan para pencari Tuhan mencoba menghadirkan Tuhan-Tuhan baru yang dilembagakan atas nama kebebasan beragama. Negara boleh saja membiarkan, namun pada saat yang sama mesti berhadapan dengan kelompok yang mengatasnamakan front pembela kesucian agama tertentu.

Sebaliknya, pembatasan terhadap meluasnya sekte-sekte beragama dalam masyarakat menimbulkan resistensi yang tak sedikit dari para pegiat hak asasi manusia, termasuk para pemikir liberal yang selama ini menghendaki agar negara tak perlu turut campur soal-soal transedental semacam itu.  Puncaknya, negara terkesan melakukan semacam pembiaran disebabkan kebimbangan dan keraguan.

Dampaknya, pembiaran selama ini bukan saja secara kasuistik menimbulkan korban bagi penganut agama tertentu, sekaligus memberi peluang bagi tumbuh dan berkembangnya berbagai aliran kepercayaan.  Indikasinya dapat dilihat dari pertambahan rumah ibadah kaum minoritas hingga mencapai lebih dari 100% dalam kurun waktu 10 tahun pasca reformasi (Republik Juni, 2012).
Disamping itu, tak ada satupun negara di dunia ini yang memberikan libur bagi semua penganut agama untuk melakukan ritual paling suci setiap tahun kecuali Indonesia.  Negara benar-benar terlihat diskretif dan sangat demokratis jika dilihat pada satu sisi. Karenanya, dalam konteks ini saya tak begitu setuju jika kita dianggap intoleran dalam kehidupan beragama. Pada sudut lain pembatasan terhadap meluasnya aliran kepercayaan oleh negara bukan tanpa masalah. Semakin represif negara dalam merespon sejumlah kasus, terkesan berbalik tiga ratus enam puluh derajat dari apa yang sudah saya simpulkan sebelumnya yaitu negara yang semakin demokratis, kecuali dicaci-maki sebagai negara berkedok demokratis namun berkelakuan otoriter.

Tanpa mendiskusikan metodologi negara dalam menegakkan konstitusi yang dapat saja keliru, bukankah dalam konteks ini negara sudah berjalan di atas rel sebagaimana cara pandang Weberian. Bagi kita, fungsi klasik negara yang direpresentasikan pemerintah tak lain kecuali melindungi warganya melalui mana dialokasikan sedikit banyak kekerasan untuk menjaga tegaknya konstitusi. Ekses dari pembatasan negara dalam jangka waktu tertentu bukan mustahil menyuburkan radikalisasi di sudut-sudut wilayah dengan alasan negara berlaku diskriminatif sekaligus dzholim pada kelompok minoritas.

Pada tingkat artikulasi, kaum minoritas dengan sadar melaporkan negara ke lembaga-lembaga international sebagai aktor yang paling bertanggungjawab dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Persis sebagaimana anak melaporkan kekerasan ayah dalam kerangka domestik. Dalam kondisi ini negara memperoleh reputasi buruk sekalipun persoalan yang dihadapi bersifat kasuistik dan lazim terjadi diberbagai negara, termasuk dibelahan bumi Amerika dan Eropa yang katanya paling konsisten menjaga hak-hak sipil dan minoritas. Runyamnya, reputasi buruk tersebut kini berkorelasi kuat terhadap aspek politik sebagai variabel kedua selain aspek sosial.

Menurut pendapat saya, kriminalisasi dan pelemahan legitimasi negara terjadi disebabkan oleh lemahnya antisipasi negara dalam mengawal transisi otoritarian ke demokrasi.  Pada aras implementasi mekanisme demokrasi berlangsung dari tak langsung ke mekanisme langsung penuh euforia nan gegap gempita.  Presiden dan Wapres yang tadinya dipilih lewat legislatif kini benar-benar berada di tangan rakyat sebagaimana slogan klasik vox populi vox dei. Pada arus desentralisasi dari central government to local government berjalan sebagaimana kecemasan Hidayat (2004), too much and too soon.

Disini negara mengalami semacam cultur shock, atau kekagaten luar biasa dalam kekacauan horisontal berwujud kriminalisasi dimana-mana. Contoh paling mudah disaksikan adalah meningkatnya kekerasan lewat perusakan fasilitas publik termasuk pembakaran kantor-kantor pemerintahan. Negara seperti dibuat tercengang, bingung dan tak habis pikir mengapa semua itu bisa terjadi sekonyong-konyong. Legitimasi negara seakan diuji dalam kehadirannya selama ini yang bersifat formalistik. Apakah secara fungsional negara hadir? Tampak menurut penilaian sebagian kita negara gagal menerapkan asas hadir di segala situasi (omni presence).

Desentralisasi yang bertujuan mempercepat pelayanan publik memperlihatkan gejala sebaliknya, pelayanan maksimum justru berputar di sekitar elite di daerah (trickle up effect). Pelayanan publik berubah menjadi semacam pelayanan individu. Porsi anggaran yang digelontorkan sebagai konsekuensi kebijakan desentralisasi tak serta merta menyejahterakan rakyat, yang terjadi perilaku konsumtif lewat pemborosan anggaran dalam bentuk belanja aparatur sebesar 60-70% dari total APBD. Parahnya, gejala diametral demikian seringkali disempurnakan oleh ketidaknetralan aparat keamanan. Kasus pengambil-alihan paksa sejumlah kawasan perkebunan, hutan produksi, tanah pertanian dan pemukiman penduduk merupakan contoh glambang yang menambah daftar panjang raport merah negara. Disemua keributan tersebut para elite mengambil kesempatan bermain setiap lima tahun sekali. Medan konflik semakin bermagnet tatkala memasuki tahapan krusial pemilihan dan penetapan elite di pusat maupun daerah.

Dipenghujung dinamika semacam itu lazim melahirkan faksionalisasi elite dalam tubuh partai sebagai sumber kepemimpinan lokal dan nasional. Faksionalisasi tidak saja merugikan partai dalam hal kompetisi tak sehat berkaitan dengan sumber daya, demikian pula dampak pada masyarakat luas yang muak mengamati perilaku elit. Ditengah kegenitan tadi negara dengan mudah dikendalikan pihak luar atas nama berbagai kepentingan. Politik tentu saja dengan mudah dikendalikan lewat sejumlah regulasi yang menguntungkan kepentingan ekonomi pihak asing.

Dengan mengambil pemandangan kecil, sumber daya alam kita dan 90% isi mall tak lain kecuali merepresentaskan kepentingan negara asing untuk menyejahterakan rakyatnya, dimana kita tak lebih dari pemilik lahan yang gagal memperkaya rakyat sendiri.  Intervensi negara lain dibidang hukum bisa di tengok dalam kasus grasi untuk pelaku kriminal warga asing. Artefak budaya terkesan berceceran tanpa kontrol pemerintah yang riskan dieksploitasi negara lain sebagaimana kasus Batik, Reog hingga Tor-Tor.

Lalu bagaimanakah peranan militer dalam panggung bernegara sejauh ini. Saya yakin variabel ini tak banyak mempengaruhi penilaian kita sebagai negara gagal, sebab dalam sepuluh tahun terakhir peranan militer relatif bergeser signifikan dari fungsi politik menuju fungsi pertahanan dan keamanan negara.  Pembatasan fungsi militer ke ranah sipil tentu saja selain dikontribusikan oleh komitmen kita sebagai negara demokrasi juga kesadaran internal militer dan kontrol masyarakat.

Jika demikian, siapakah yang paling bertanggungjawab dalam konteks negara gagal? Merujuk konsep negara yang bersifat abstrak, maka unsur paling konkrit tak lain kecuali pemerintah, rakyat dan teritorial. Sayangnya, rakyat tak begitu tepat jika dimintai pertanggungjawaban, sebab mereka merasa bahwa merekalah yang paling tak diuntungkan atas kegagalan negara. Teritorial tentu saja tak mungkin diminta pertanggungjawaban, sebab wilayah hanyalah objek tak bergerak dalam batas-batas administrasi. Satu-satunya yang paling rasional bertanggungjawab adalah pemerintah nasional yang tentu saja melingkupi pusat dan daerah. Menurut saya, jika negara gagal maka harus diakui pula daerah pun gagal berkontribusi melaksanakan fungsi-fungsi dasar yaitu optimalisasi pelayanan.

Barangkali, ukuran-ukuran pemerintah daerah gagal dapat dilihat secara normatif dari hasil laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau instrumen lain seperti human development index. Untuk yang terakhir cukup dengan melihat sejauhmana pemerintah daerah serius mengurus pendidikan, kesehatan dan membuka lapangan kerja. Sayangnya, pemerintah daerah yang gagal sejauh ini tak menerima punishment proporsional, kecuali sertifikat yang tak berimplikasi apa-apa. Maka tepatlah kiranya jika kita disangka negara gagal. (Ponorogo, 4 Juli 2012).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>