Distorsi Mengatur Elit Daerah

Hampir tak ada negara dalam panggung politik demokrasi dewasa ini yang memberikan kewenangan sedemikian besar kepada pemerintah daerah kecuali Indonesia. Kalaupun kewenangan tadi diberikan dengan porsi seluas-luasnya dan berisi serangkaian urusan gono-gini, pastilah bukan dalam kerangka otonomi daerah melainkan negara bagian. Lewat paham negara integralistik kita tak berkehendak membawa Indonesia dalam mainstream negara bagian sekalipun faktanya demikian. Continue reading

Korupsi Pemerintahan Mendekati Tubir

Hingga akhir April 2012 kita memperoleh data dari Kemendagri yang sangat menggelisahkan, 173 kepala daerah dari 530 daerah otonom berstatus terperiksa dalam hal ikhwal korupsi (Jawa Pos, April 2012). Dari jumlah tersebut 70 persen telah diputus pengadilan. Artinya, 1/3 dari total kepala daerah diduga merugikan negara, memperkaya diri sendiri maupun orang lain baik sengaja atau tidak. Jumlah laporan perkara korupsi sendiri hingga awal Juli 2012 mencapai 3.423 kasus. Jika dirata-ratakan maka setiap kepala daerah berkontribusi terhadap kurang lebih 20 kasus korupsi. Dari belitan masalah itu, 85 persen berkisar pada kasus pengadaan barang dan jasa. Continue reading

Negara Gagal Versus Daerah Gagal

Berdasarkan survei The Fund for Peace di Washington DC tentang failed state index, Mei 2012, Indonesia sebagai salah satu negara dinilai mengarah kedalam status gagal. Yang jelas bukan gagal panen, apalagi sampai gagal ginjal. Peringkat 66 dari 177 negara menunjukkan posisi kita tak lebih baik dari sebagian negara di gurun Afrika, bahkan tak lebih baik dari negara tetangga di kawasan asia. Peringkat tersebut bagi sebagian kita termasuk pemerintah mengandung masalah, sebab variabel yang digunakan belum tentu sesuai konteks dan kebutuhan kita. Sebagai perbandingan standar miskin dua dollar perhari di Amerika mungkin saja sudah lebih dari cukup bagi rakyat Indonesia. Continue reading