Masa Depan Pemerintahan Daerah, Tinjauan Kritis Terhadap Revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pengaturan soal pemerintahan daerah mengalami dua kali pergantian pasca jatuhnya rezim orde baru, yaitu UU No.22 Tahun 1999 dan terakhir UU No.32 Tahun 2004. Kedua UU tersebut memiliki esensi yang tak begitu berbeda, yaitu melepaskan sebagian besar energi pusat ke daerah melalui desentralisasi pemerintahan dalam wujud otonomi daerah. Praktis, keduanya lahir sebagai bentuk koreksi terhadap UU No.5 Tahun 1974 yang bersifat sentralistik sekaligus tindak lanjut atas amandemen UUD 1945. Pengaturan pemerintahan daerah melalui UU No.22 Tahun 1999 memberikan diskresi bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya masing­-masing. Continue reading

Potret Desentralisasi di Indonesia

Desentralisasi dimaksudkan untuk lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyat.  Dengan asumsi sederhana bahwa semakin dekat entitas pemerintah dengan rakyat semakin cepat pelayanan dan respon yang dapat dinikmati masyarakat. Namun apa lacur? Disejumlah tempat, para penguasa lokal memberikan prioritas rendah dalam penyediaan jasa-jasa sosial dan investasi untuk infrastruktur yang sangat diperlukan.  Secara umum, penelitian oleh Rajawali Foundation dan Harvard Kennedy School(Sept:2010) menyimpulkan bahwa indikator-indikator sosial Indonesia tak sebaik negara-negara berpenghasilan menengah lainnya seperti Malaysia, Thailand, Philipina dan Vietnam. Continue reading

Mencari Gubernur Baru

Pasar Pemilukada di kampung halaman saya kian ramai.  Mungkin akan seramai tanah abang setiap mendekati lebaran. Dari tingkat kabupaten hingga level provinsi penuh baliho di tikungan hingga ujung jalan. Beragam pesan yang disampaikan, mulai dari mohon doa restu hingga statement perubahan. Kawan saya menelpon seminggu lalu, beliau bertanya siapa Gubernur Sulteng berikut? Saya jawab, siapa saja boleh yang penting punya modal kepemimpinan.  Syarat lain saya pikir soal praktis. Saya paham bahwa kawan saya ingin agar saya mengomentari para kandidat Gubernur Sulteng yang akan bertarung sebentar lagi.  Continue reading

Substansi Demokrasi dan Relevansinya di Indonesia

Menurut Smith dan Lindeman (1955:1-17), demokrasi sebagai landasan pemikiran suatu negara setidak-tidaknya memiliki makna pertama, ia merujuk pada kepentingan mayoritas. Mayoritas seringkali mengklaim mewakili kelompok secara keseluruhan, walaupun pada realitasnya tidak semuanya. Sebab tak ada satupun pemenang dalam kompetisi kekuasaan yang benar-benar mewakili secara mutlak sekalipun semata­mata kekuasaan berdiri diatas satu partai (Monoparty). Mayoritas sebagai representasi rakyat secara keseluruhan bukanlah berarti kemerdekaan yang tak bertanggungjawab. Mayoritas bertanggungjawab atas semua tindakan sebagai atas nama bersama. Kemerdekaan merupakan modal dalam pengelolaan pemerintahan. Namun, kemerdekaan disini bukanlah tanpa aturan dan tanggungjawab. Mayoritas benar sepanjang berada dalam aturan, sebab mereka lebih mungkin menjadi rujukan dibanding kelompok lain. Setidaknya mereka telah direkomendasikan oleh orang banyak. Continue reading

Mewujudkan Kota Idaman Luwuk

Sebuah buku berbahan kertas lux edisi gramedia diberikan kawan kepada saya. Judulnya sederhana, Mewujudkan Kota Idaman Luwuk. Tentu saja yang dimaksud adalah Kota Luwuk dimana saya tumbuh dan berkembang semasa kecil.  Saya berterima kasih karena sedikit sekali referensi tentang kampung halaman saya di mata dunia nasional, apalagi international.  Saya sudah menyiapkan waktu dalam perjalanan pulang dari Luwuk-Makassar-Gorontalo-Makassar-Jakarta untuk melahap habis isi buku tersebut dengan penuh antusias. Saya membayangkan suatu buku yang berbicara tentang Luwuk secara mendalam, baik dari aspek historik, kekinian hingga futuristikContinue reading