Dinamika Demokrasi, Politik, dan Pemerintahan Daerah

Buku ini berbiacara tentang Demokrasi Politik dan Pemerintahan Daerah, bukan dari sudut pandang teori yang rumit dan berbelit-belit, melainkan dari potret yang autentik di lapangan. Karena itu, bukan hanya isi buku ini yang diangkat dari lapangan, melainkan cara penyajiannya pun tetap bergaya lapangan. Enak, ringan, dan tidak bertele-tele. Sentilan-sentilannya ringan, tetapi tetap pas; tidak membuat kuping panas, melainkan menggelitik gelak di hati, da bisa meringankan langkah untuk, tanpa rasa risih, mau mengoreksi diri. Keistimewaan buku ini yaitu bisa menunjukkan kelemahan-kelemahan dari ide-ide dan praktik-praktik politik demokrasi dan pemerintahan daerah tanpa menohok manusiannya. Dengan kata lain, penulis dengan cerdas menghindari kesesatan-kesesatan logika yang cenderung terjadi dalam dunia kritik dan perdebatan dewasa ini yang terlalu bersifat ad hominem atau ad personam; yang disoroti mestinya masalahnya (rem), bukan orangnya (personam). Continue reading

Masa Depan Pemerintahan Daerah, Tinjauan Kritis Terhadap Revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pengaturan soal pemerintahan daerah mengalami dua kali pergantian pasca jatuhnya rezim orde baru, yaitu UU No.22 Tahun 1999 dan terakhir UU No.32 Tahun 2004. Kedua UU tersebut memiliki esensi yang tak begitu berbeda, yaitu melepaskan sebagian besar energi pusat ke daerah melalui desentralisasi pemerintahan dalam wujud otonomi daerah. Praktis, keduanya lahir sebagai bentuk koreksi terhadap UU No.5 Tahun 1974 yang bersifat sentralistik sekaligus tindak lanjut atas amandemen UUD 1945. Pengaturan pemerintahan daerah melalui UU No.22 Tahun 1999 memberikan diskresi bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya masing­-masing. Continue reading

Potret Desentralisasi di Indonesia

Desentralisasi dimaksudkan untuk lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyat.  Dengan asumsi sederhana bahwa semakin dekat entitas pemerintah dengan rakyat semakin cepat pelayanan dan respon yang dapat dinikmati masyarakat. Namun apa lacur? Disejumlah tempat, para penguasa lokal memberikan prioritas rendah dalam penyediaan jasa-jasa sosial dan investasi untuk infrastruktur yang sangat diperlukan.  Secara umum, penelitian oleh Rajawali Foundation dan Harvard Kennedy School(Sept:2010) menyimpulkan bahwa indikator-indikator sosial Indonesia tak sebaik negara-negara berpenghasilan menengah lainnya seperti Malaysia, Thailand, Philipina dan Vietnam. Continue reading

Mencari Gubernur Baru

Pasar Pemilukada di kampung halaman saya kian ramai.  Mungkin akan seramai tanah abang setiap mendekati lebaran. Dari tingkat kabupaten hingga level provinsi penuh baliho di tikungan hingga ujung jalan. Beragam pesan yang disampaikan, mulai dari mohon doa restu hingga statement perubahan. Kawan saya menelpon seminggu lalu, beliau bertanya siapa Gubernur Sulteng berikut? Saya jawab, siapa saja boleh yang penting punya modal kepemimpinan.  Syarat lain saya pikir soal praktis. Saya paham bahwa kawan saya ingin agar saya mengomentari para kandidat Gubernur Sulteng yang akan bertarung sebentar lagi.  Continue reading

Substansi Demokrasi dan Relevansinya di Indonesia

Menurut Smith dan Lindeman (1955:1-17), demokrasi sebagai landasan pemikiran suatu negara setidak-tidaknya memiliki makna pertama, ia merujuk pada kepentingan mayoritas. Mayoritas seringkali mengklaim mewakili kelompok secara keseluruhan, walaupun pada realitasnya tidak semuanya. Sebab tak ada satupun pemenang dalam kompetisi kekuasaan yang benar-benar mewakili secara mutlak sekalipun semata­mata kekuasaan berdiri diatas satu partai (Monoparty). Mayoritas sebagai representasi rakyat secara keseluruhan bukanlah berarti kemerdekaan yang tak bertanggungjawab. Mayoritas bertanggungjawab atas semua tindakan sebagai atas nama bersama. Kemerdekaan merupakan modal dalam pengelolaan pemerintahan. Namun, kemerdekaan disini bukanlah tanpa aturan dan tanggungjawab. Mayoritas benar sepanjang berada dalam aturan, sebab mereka lebih mungkin menjadi rujukan dibanding kelompok lain. Setidaknya mereka telah direkomendasikan oleh orang banyak. Continue reading

Analisis Relevansi Basis Rekrutmen Pamong Praja Terhadap Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia

Abstrak

Pamong praja merupakan konsep yang mengalami pergeseran makna seiring dengan perubahan rezim pemerintahan daerah.  Sebagai konsekuensi perubahan dimaksud, secara historis basis rekrutmen mengalami penyempitan dan perluasan sejak era pra-kemerdekaan hingga pasca-kemerdekaan.  Kebutuhan terhadap kepemimpinan pemerintahan yang kuat sekaligus simpul pengikat perbedaan dari pusat hingga level bawah memungkinkan berjalannya pemerintahan secara stabil. Kondisi demikian membutuhkan kepemimpinan pemerintahan yang di dukung secara de fakto maupun de jure.  Secara de fakto, kepemimpinan pamong praja diharapkan dapat menjembatani kebutuhan masyarakat pada pemerintah. Secara de jure, kemampuan managerial pamong praja diharapkan dapat mewujudkan tujuan pemerintah sebagai representasi paling konkrit dari negara.  Perbedaan karakteristik masalah yang dihadapi membutuhkan pembentukan pamong praja yang khas guna menjamin terselenggaranya tugas-tugas kepemimpinan pemerintahan dilapangan. Keistimewaan tersebut berkaitan dengan fungsi dan tugas pemerintahan baik secara luas maupun dalam arti yang paling sempit. Continue reading